Makalah Ekonomi Pembangunan (Lita)

Makalah Ekonomi Pembangunan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

			Kelompok 7 A10110079    Lita Mardiana A10110067    Mey Mey Melinda A10110075     Suci Aprianty A10110069     Dini Anggraeni A10110044     Vania G K A10110051     Betsy Y S
	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS MANAJEMEN 2011/2012 JL.PHH MUSTOFA NO 31 BANDUNG

 

KATA PENGANTAR

       Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih  lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat.

      Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada  Dosen serta teman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moriil maupun materil, sehingga makalah ini terselesaikan  dalam waktu yang telah ditentukan.

Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan-kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal kelengkapan serta pengkonsolidasian  kepada dosen serta teman-teman sekalian, yang kadangkala hanya  menturuti egoisme pribadi, untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran  yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah-makah kami dilain waktu.      

 Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari judul ini ( masyarakat desa dan masyarakat kota ) sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada.

Bandung,  Desember 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER................................................................................................................................. -

KATA PENGANTAR.......................................................................................................... 2

DAFTAR ISI......................................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 4

1.1  Latar Belakang................................................................................................................. 4

1.2  Rumusan Masalah............................................................................................................ 5

1.3  Tujuan Penulisan.............................................................................................................. 5

BAB II LANDASAN TEORI.............................................................................................. 6

2.1  Pengertian Distribusi Pendapatan.................................................................................... 6

2.2  Teori dan Pengukuran Distribusi Pendapatan.................................................................. 8

2.3  Kemiskinan...................................................................................................................... 8

BAB III PEMBAHASAN.................................................................................................... 9

3.1  Pengaruh Distribusi Pendapatan terhadap Kemiskinan................................................... 9

3.2  Dampak ketimpangan pendapatan................................................................................... 9

3.3  Koefisien Gini.................................................................................................................. 10

3.4  Alternatif Kebijakan........................................................................................................ 15

BAB IV KESIMPULAN...................................................................................................... 16

PENUTUP............................................................................................................................. 17

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosisal dan politik.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, Perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.

Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak pro poor hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi angka kemiskinan hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dikemukakan perumusan masalah yaitu Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

1.3  Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

1)      Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Ekonomi Pembangunan”

2)      Untuk mengetahui dan lebih memahami tentang Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya   pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999)

            Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincolin Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di Negara Sedang Berkembang:

1. Pertumbuhan penduuduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijakan industry substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industry untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan Negara- Negara maju, sebagi akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB
8. Hancurnya industry kerajinan rakyat seperti pertukangan, industry rumah tangga, dan lain-lain

Michael P. Todaro dalam bukunya Pembangunan Ekonomi menjelaskan bahwa pembangunan dalam perspektif luas dapat dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

2.2 Teori dan Pengukuran Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (biasanya menggunakan metode Kurva Lorenz dan Koefisien Gini); dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi, yang indikatornya berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (Todaro dan Smith, 2004).

2.3 Kemiskinan

            Kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Menurut Friedman dalam Mudrajad Kuncoro (1997), Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: modal produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik, jaringan sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Sharp, et.al (1996) dalam Mudrajad Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas SDM. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan.

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan,terutama di Negara Sedang Berkembang.

Todaro dan Smith (2004), mengatakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak daerah.

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

3.2 Dampak  ketimpangan pendapatan

Adapun dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah:

1. Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (kesejahteraan masyarakat), sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan pemerintah melakukan upaya dalam bentuk:

1. Menekan laju pertumbuhan penduduk.
2. Merangsang kemauan berwiraswasta.
3. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi.
4. Memperluas kesempatan kerja.
5. Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa.

3.3 Koefisien Gini

            Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini  mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Cara menganalisis tentang Distribusi Pendapatan

Terdapat berbagai criteria atau tolak ukur untuk menilai kemerataan (parah/lunaknya ketimpangan) distibusi dimaksud. Tiga diantaranya yang paling lazim digunakan ialah :

     1.      Kurva Lorenz

     2.      Indeks atau Rasio gini

     3.   Criteria Bank Dunia

·          KURVA LORENZ

Penjelasan :

·         ·         Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletak didalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya  sendiri  “ditempatkan” pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

·         ·         Indeks atau Rasio Gini adalah suatu koefisien yang, berkisar dari angka 0-1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisien nya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati 1) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Angka rasio gini dapat ditaksirkan secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas are yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC. Perhatikan, semakin melengkung kurva Lorenz akan semakin luas area yang dibagi. Rasio gini nya akan kian besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang. Rasio gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :

_{G = 1- E1 (Xi+1} – X₁)(Y_i + Y_i+1)

0 < G < 1

           G = Rasio Gini

·         X_i = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas- i

·         Y_i = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas-i

   Bank Dunia :

Tinggi : 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran < 12% dr total Y

Sedang : 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran 12-17% dr total Y

Rendah: 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran > 17% dr total Y

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan terendah (penduduk termiskin) ; 40% penduduk berpendapatan menengah ; 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% - 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia ini sering pula dipakai sekaligus sebagai criteria kemiskinan relative. Kemerataan distribusi pendapatan nasional bukan semata-mata ”pendamping” pertumbuhan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan. Ketidakmerataan sesungguhnya tak lepas dari maslah kemiskinan. Keduanya ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Oleh karnanya diskusi-diskusi mengenai pemerataan senantiasa terkait dengan pembahasan tentang kemiskinan.

Isu kemerataan dan pertumbuhan hingga kini masih menjadi debat tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Kedua hal ini berkait dengan dua hal lain yang juga setara kadar perdebatannya, yaitu efektivitas dan efisiensi. Pemikiran dan strategi serta pelaksanaan pembangunan ekonomi tak pernah luput dari perdebatan antara pengutamaan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak melawan pengutamaan efektivitas dan kemerataan dilain pihak. Pakar-pakar ekonomi pembangunan tak kunjung usai memperdebatkannya. Beberapa diantara mereka cenderung lebih berpihak disalah satu kutub, sementara beberapa selebihnya berpihak dikutub seberangnya.

3.4 Alternatif Kebijakan        

Beberapa alternatif kebijakan yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, antara lain:

1.       Memperbesar alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin,

2.      Ssistem pajak yang progresif,

3.      Pengurangan subsidi BBM untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

BAB IV

KESIMPULAN

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

PENUTUP

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi “ Ekonomi Pembangunan“  dengan membahas tentang “ Ketimpangan Distribusi Pendapatan “yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dalam penulisan makalah pada kesempatan di masa mendatang.
Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/02/indikator-ketimpangan-distribusi.html

http://sosialsosial-ips1.blogspot.com/2011/10/distribusi-pendapatan-nasional.html

http://filzanadhila.blogspot.com/2011/02/distribusi-pendapatan-nasional.html

http://alfiantoromdoni.blogspot.com/2012/05/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut beberapa contohnya.

1. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut Kurva Lorenz, seperti yang diperlihatkan kurva di bawah ini.

Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE.

Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi

pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya mendekati satu.

Tabel berikut ini memperlihatkan patokan yang mengatagorikan ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
.... < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
.... > 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

 2. Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17%  dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

Sumber :

Eko, Yuli. 2009. Ekonomi  1 : Untuk SMA dan MA Kelas  X. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.

Mulyati, sri Nur dan Mahfudz, Agus dan Permana, Leni. 2009. Ekonomi 1 : Untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kelas X. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.
http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/02/indikator-ketimpangan-distribusi.html 

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia.

Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

 

dimana:

• GR       =    Koefisien Gini (Gini Ratio)
• fp_i        =    frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
• Fci       =    frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelaspengeluaran ke-i
• Fc_i-1     =    frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelaspengeluaran ke-(i-1)

 

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.

Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baikmisalnya sebagai berikut.

• —Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat,ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
• Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
• Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
• Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut.

• Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).

• Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut.

• —Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
• Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
• Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

 http://kepri.bps.go.id/index.php/subyek-statistik/kemiskinan/370-distribusi-dan-ketimpangan-


pendapatan.html
http://kepri.bps.go.id/index.php/subyek-statistik/kemiskinan/370-distribusi-dan-ketimpangan-pendapatan.html